Informasi

Pendaftaran Seleksi Calon Wakil Indonesia pada ACWC Pendaftaran Seleksi Calon Wakil Indonesia pada ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC... Detil Informasi
Materi Bakohumas 2014 Materi Pada Forum Bakohumas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Peran Humas Dalam Upaya Pencegahan Penyebarluasan Mat... Detil Informasi
Pemaparan implementasi KHA Indonesia di Jenewa Indonesia telah memaparkan implementasi KHA indonesia di Jenewa tanggal 05 Juni 2014 yang lalu. Beritanya selengkapnya dapat dibaca pada lin... Detil Informasi

Daftar Link

Gugus Tugas CPNS 2013

Galeri Video



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Jajak Pendapat

Apakah Anda Tahu, putusan Makamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang mengabulkan Judicial Review jika jumlah perolehan suara antara laki-laki dan perempuan sama, maka diutamakan perempuan menjadi anggota legislatif ?
 
Penguatan Komitmen dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Kabupaten/Kota Layak Anak PDF Cetak Email
Ditulis oleh ranti   
Selasa, 29 Oktober 2013 15:11

 

Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri PP & PA memukul gong saat membuka acara Rapat Kordinasi Teknis KLA yang didampingi oleh Bupati Badung, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP & PA, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas dan Kepala Badan PP dan KB Bali.

 

Badung – Bali (29/10), memasuki tahun ke – 7 sejak tahun 2006 dimulainya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), suatu kabupaten dan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Saat ini terdapat 110 Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen untuk mewujudkan KLA. Untuk menyamakan persepsi tentang upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui KLA dan sebagai sarana tukar pengalaman dalam pengembangan KLA untuk memahami peluang dan solusi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka tahun ini diselenggarakanlah Rapat Kordinasi Teknis KLA yang bertema “Penguatan Komitmen dalam Pemenuhan Hak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak” selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 – 30 Oktober 2013 di Hotel Mercure Harvestland Bali.

Seperti diketahui, sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi seluruh hak anak sebagaimana tercantum KHA, melindungi seluruh anak serta mendengarkan pandangan/pendapat anak.  Mengingat jumlah anak telah mencapai 34% dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 84 juta anak, maka jelaslah anak merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Besarnya potensi anak Indonesia tersebut, pemerintah telah bekerja keras dalam upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, memenuhi hak anak serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah. Sehingga di tahun 2006 dibuatlah strategi pengembangan KLA sebagai bukti keseriusan pemerintah RI untuk ikut menciptakan sebuah dunia yang layak bagi anak (a world fit for children).

Selain itu, isu anak sama dengan isu gender yang bersifat cross cutting issue. Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maka pelaksanaan KLA diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Untuk itu Kementerian PP dan PA juga telah mulai mensinergikan antara perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak ke dalam strategi pembangunannya. Sebagai contoh diwujudkan dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang semula hanya mengukur pelaksanaan PUG, maka sejak tahun 2013 telah mengintegrasikan beberapa indikator pemenuhan hak anak ke dalamnya.

Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan, kurang gizi, penelantaran sampai eksploitasi terhadap anak, mengindikasikan masih ada masalah dalam upaya mensejahterakan anak di Indonesia. Salah satu masalah tersebut karena dalam pembangunan anak masih dilakukan secara parsial, terkotak-kotak kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi. Padahal untuk mengatasi masalah anak tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, diperlukan kolaborasi dan kerjasama semua pihak, bukan hanya antar instansi atau antar SKPD, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan anak itu sendiri.

“Dalam Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2013 pada bulan Juli lalu, Bapak Presiden telah menegaskan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memastikan kondisi wilayahnya makin layak bagi anak, antara lain dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBD untuk membangun taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana olahraga, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat dan dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, karena pada umumnya sarana dan prasarana tersebut semakin hari semakin berkurang karena terdesak oleh kepentingan bisnis, pemukiman dan perkantoran” ujar Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat membuka kegiatan ini.

Demi mewujudkan strategi pengembangan KLA ini maka kegiatan yang dihadiri kurang lebih 300 peserta dari seluruh provinsi dan sebagian kabupaten/kota di Indonesia ini, sedikit berbeda dengan pelaksanaan Rapat Kordinasi Teknis tahun-tahun sebelumnya yaitu dibuatnya sarana tukar pengalaman dalam pengembangan KLA bagi para pimpinan daerah melalui Forum Dialog antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan para Bupati/Walikota, dan antar Bupati/Walikota. Melalui forum dialog ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam perwujudan KLA dan untuk mengetahui berbagai permasalahan anak  yang muncul beserta upaya penyelesaian yang tepat di setiap daerahnya masing-masing.

Kegiatan ini  menghadirkan berbagai narasumber yang cukup berkompeten dalam bidangnya seperti   BAPPENAS, SIKIB, APSAI, Asdep KLA, Tim Evaluasi KLA, Forum Anak Nasional, UNICEF, Plan International, Wahana Visi Indonesia dan perwakilan dari pemerintah daerah yang cukup berhasil dalam melaksanakan strategi pengembangan KLA. (HM)

 

Linda Amalia Sari selaku Menteri PP & PA dalam memberikan kata sambutan pada acara Rakornis KLA di Bali, 29 Oktober 2013

Salah satu percontohan sarana dan fasilitas "Tempat Penitipan Anak" di Kantor Bupati Badung sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan Kota Layak Anak

LAST_UPDATED2
 

Add comment


Security code
Refresh


Anti-spam: complete the task