Informasi

Laporan WBS Online   LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM/WBS) PADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND... Detil Informasi
Pendaftaran Seleksi Calon Wakil Indonesia pada ACWC Pendaftaran Seleksi Calon Wakil Indonesia pada ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC... Detil Informasi

Daftar Link

Gugus Tugas CPNS 2013

Galeri Video



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Jajak Pendapat

Apakah Anda Tahu, putusan Makamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang mengabulkan Judicial Review jika jumlah perolehan suara antara laki-laki dan perempuan sama, maka diutamakan perempuan menjadi anggota legislatif ?
 
Deputi PUG Bid. Polsuskam PDF Cetak Email
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 29 November 2011 19:02

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

(1) Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum dipimpin oleh Deputi.

 

Pasal 123

(1) Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang politik,sosial,dan hukum.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

 

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dibidang politik, sosial, dan hukum;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dibidan politik, sosial, dan hukum;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, dan hukum; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAST_UPDATED2